Rejuvenasi pendidikan, Pendidikan Indonesia (sudah) berada di pucuk jurang stagnasi


Pendidikan, dan realitas yang tersaji

Fakta!! Laporan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan pula bahwa setiap menit ada empat anak yang putus sekolah. Bahkan pada tahun 2010 usia sekolah yakni 7-15 tahun yang terancam putus sekolah sebanyak 1,3 juta

Percaya atau tidak, kenyataannya pendidikan boleh dianggap tonggak dari segala aspek kehidupan, yakni sosial, politik, ekonomi, hukum bahkan kultur pun dibangun berdasar pilar pendidikan. Pendidikan semakin memainkan peranan penting tatkala perkembangan zaman sudah memasuki era globalisasi yang menuntut adanya akselerasi kualitas dalam menghadapi persaingan internasional. Baik individu maupun sistem akselerasi global, dirasa sangat berpengaruh untuk menentukan arah sekaligus memberikan gambaran tentang Indonesia kedepannya.

Persaingan Indonesia sebagai negara berkembang jika dirfunut dalam segi pendidikan saat ini boleh dikatakan dalam level yang masih kurang baik. Berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring Report yang dirilis UNESCO tahun 2012, menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 120 negara dalam Education Development Index (EDI). Total nilai EDI diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V Sekolah Dasar (SD). Global Monitoring Report ini adalah laporan yang digunakan sebagai hasil dari monitoring kualitas pendidikan negara-negara di dunia. 

Banyaknya anak-anak yang putus sekolah, menjadi PR kita bersama dalam dunia pendidikan [/gambar diambil dari http://banteninvestigasi.com%5D

Selain data diatas, laporan Departeman Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan pula bahwa setiap menit ada empat anak yang putus sekolah. Bahkan pada tahun 2010 usia sekolah yakni 7-15 tahun yang terancam putus sekolah sebanyak 1,3 juta[1]. Itu artinya, bahwa Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari pemerataan pendidikan meski sudah cukup lama Indonesia menerapkan wajib belajar 9 tahun.

Selain masalah pemerataan pendidikan, tingginya biaya pendidikan juga menambah potret buram pendidikan Indonesia. Meskipun sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, tapi kenyataannya untuk mendapatkan sarana pendidikan yang baik saat ini orang tua harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat yang tergolong kurang mampu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang kualitas pendidikannya masih kurang layak, apalagi jika berbicara mengenai sarana-prasarananya. Hal ini, sangat tidak tepat, apalagi jika kita lihat pada pasal 5 ayat 1 UU nomor 10 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Bermutu dalam pasal itu, seharusnya mempunyai arti layak, layak berarti masuk dalam kategori baik dari seluruh komponen sekolah, termasuk guru dan juga sarana prasarana yang ada. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, sudah pantaskah pasal tersebut dikatakan berjalan lancar?

Fakta!! [terkait dana BOS] Menurut data kasus korupsi tahun 2011, dari 435 kasus korupsi di sepanjang tahun tersebut, 54 kasus diantaranya adalah kasus korupsi di “dunia pendidikan

Kebutuhan pendidikan yang tidak hanya terpatok dengan pendidikan yang gratis, apalagi ditambah dengan berita miring yang terus berkembang mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya menjadi satu wacana tersendiri yang harus segera di selesaikan. Bagaimanapun juga, pendidikan gratis seharusnya menjadi satu wacana yang baik, apabila dana BOS juga dimaksimalkan untuk pengadaan sarana-prasarana pendukung pembelajaran tanpa adanya pungutan-pungutan di luar alokasi dana tersebut. Satu hal yang patut menjadi catatan bagi dunia pendidikan adalah mengenai korupsi pendidikan. Menurut data kasus korupsi tahun 2011, dari 435 kasus korupsi di sepanjang tahun tersebut, 54 kasus diantaranya adalah kasus korupsi di dunia pendidikan[2]. Itu berarti, bahwa hingga saat ini, pendidikan sudah menjadi salah satu komuditas korupsi bagi sebagian pihak. Apalagi jika berbicara masalah uang, satu hal yang menjadi pasangan serasi korupsi pendidikan adalah masalah komersialisasi. Dari tingkat perguruan tinggi, (apalagi) hingga sekolah-sekolah pemegang BOS pun tidak luput dari pergerakan jaringan golongan korup meskipun di bungkus dengan cara-cara yang berbeda satu sama lain.

Keadaan Indonesia yang masih berada pada status negara berkembang menjadikan Indonesia menjadi negara yang berada ditengah-tengah kebingungan. Arus globalisasi yang ada, membuat masyarakat menyerap kebudayaan-kebudayaan luar untuk diterapkan di Indonesia. Akibatnya, tak tanggung-tanggung, kebudayaan masyarakat Indonesia yang sekarang sudah cukup banyak dipenuhi dengan kebudayaan-kebudayaan barat. Mungkin tidak selamanya berpengaruh langsung bagi kebudayaan Indonesia, tapi dampak negatif berkembangnya barat-isme di Indonesia, kian lama semakin merubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk menjadi golongan masyarakat konsumtif. Sekarang, golongan orang yang dianggap keren hanyalah golongan orang yang modis, sesuai dengan perkembangan jaman, hingga berpakaian mewah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Belum juga termasuk masalah generasi micro blogging, autisme pemuda sekarang sudah berada pada tingkat konsumsi yang berlebih apalagi jika berkaitan dengan jejaring sosial.

Dampak konsumtif ini sendiri sudah dirasa meluas dan mulai merusakkan tingkat umur produktif di Indonesia. Akibatnya, generasi Indonesia sekarang tidak dituntut dalam berpikir kreatif produksi, apalagi riset teknologi baru. Sejatinya, pengaruh yang sederhana seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap usia produktif, jangan sampai dengan masa produktif yang tidak produktif, Indonesia pun hanya bisa jalan di tempat, sementara negara-negara lain perlahan sudah mulai mengembangkan teknologinya sendiri, dan bersaing dengan dunia global.

Persaingan dalam dunia kerja sekarang bukan hanya terbatas pada SDM dalam negeri, tetapi juga persaingan dengan SDM Luar Negeri [/diambil dari http://www.rasikafm.co.id%5D

Masih dengan satu topik bahasan diatas, keinginan Indonesia untuk bersaing dengan dunia global, terdapat satu celah yang hingga sekarang masih belum bisa ditemukan yang pas dengan karakter Indonesia, yaitu tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang masih labil, dinilai banyak pihak karena hingga saat ini, Indonesia belum mempunyai sistem yang tepat. Pergantian sistem antara sistem satu dengan yang lain kerap dilakukan meski sistem baru yang terapkan boleh dibilang belum cukup mencapai target. Alasannya tetap, hanya untuk menambal sulam sistem sebelumnya, tetapi pada kenyataannya beberapa kali pergantian sistem dirasa kurang memberikan perubahan seperti yang diharapkan, bahkan yang seringkali terjadi pergantian sistem tersebut terkesan kurang diolah sehingga pada pelaksanaannya di lapangan terjadi kekacauan atau banyak kelemahan-kelemahan baru yang bermunculan. Banyak yang meniru dengan kurikulum-kurikulum luar negeri, alasannya agar bangsa Indonesia bisa bersaing dengan dunia global, memang tidak salah, tetapi satu yang dilupakan adalah bagaimana dengan kurikulum tersebut penanaman agama, serta nilai-nilai adat ketimuran tetap di junjung tinggi. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, besarnya arus globalisasi semakin lama semakin sulit untuk dibendung. Satu-satunya cara, adalah membuat benteng “filterisasi” dalam diri sendiri untuk memilih mana yang bisa ditiru, mana yang tidak. Tetapi, fakta yang ada saat ini, pemerintah dengan kurikulum yang ada, dirasa masih kurang aktif dalam menempatkan nilai agama dalam pendidikan. Kecilnya alokasi waktu pelajaran keagamaan dengan kurikulum saat ini sangatlah tidak sejalan dengan dasar pendidikan Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan UU nomor 20 tahun 2003 (tentang Sistem Pendidikan Nasional) yang selalu menempatkan porsi agama pada level pertama dalam setiap kata pendidikan. Akibatnya, saat ini tidak sedikit generasi-generasi pendidikan berjenjang tinggi, tahu teknologi dan segala macam disiplin ilmu tetapi tidak seimbang dengan kualitas iman dan taqwanya.

Permasalahan berikutnya, berbicara tentang pendidikan, salah satu komponen terpenting bagi dunia pendidikan tak lain adalah tentang masalah pendidik itu sendiri. Bagaimana tidak, peran seorang pendidik saat ini masih sering dipertanyakan mengingat kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari output yang diharapkan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa banyaknya permasalahan yang ada sekarang (termasuk dalam bidang politik negara), merupakan akibat dari gagalnya proses pendidikan yang ada, dan satu-satunya yang paling banyak dipertanyakan tak lain adalah kualitas guru itu sendiri. Berbicara tentang kualitas pengajar yang ada di Indonesia, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan, menurut data kompas[3], dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini, dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Begitu pun dari persyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Adapun 861.67 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut profesional. Hal inilah yang terkadang menjadikan suatu masalah tersendiri ketika kita membicarakan tentang pembentukan metode pembelajaran yang non konvensional dengan kualitas pengajar yang memang kurang mendukung untuk dapat dibawa ke arah modernisasi dengan pengetahuan yang mumpuni.

Fakta!! Indonesia sempat menjadi percontohan bidang pendidikan di kawasan ASEAN, dibuktikan dengan ekspor dosen Indonesia ke Malaysia pada tahun 70-an. Tidak hanya itu kurikulum Indonesia kala itu pun pernah digunakan di Malaysia

Meskipun secara logika komposisi pendidikan formal lebih sedikit dibandingkan pendidikan informal, tetapi dalam kenyataannya, tidak selamanya pendidikan informal dapat berjalan maksimal, apalagi dengan kesibukan orang tua yang sudah memakan waktu, kualitas pendidikan yang masih kurang, tuntutan ekonomi yang masih harus dipenuhi membuat sektor pendidikan ini terkadang malah tidak berpengaruh sama sekali terhadap kualitas karakter dan kemampuan anak didik. Oleh karena hal itu, satu hal yang harus dimaksimalkan adalah pendidikan formal harus memberikan output maksimal dari jatah waktu yang ada, termasuk tentang pengemasan pendidik dalam memberikan materi teknis dan non teknis terhadap peserta didik. Dan itu belum bisa maksimal apalagi sejalan dengan mutu pendidikan serta kurikulum pendidikan saat ini. Padahal, jika sedikit kita berkaca tentang pendidikan Indonesia apalagi membicarakan kurikulum beberapa tahun lalu, fakta yang ada adalah Indonesia sempat menjadi percontohan bidang pendidikan di kawasan ASEAN, dibuktikan dengan ekspor dosen Indonesia ke Malaysia pada tahun 70-an. Tidak hanya itu kurikulum Indonesia kala itu pun pernah digunakan di Malaysia. Hasilnya pun luar biasa, sekarang Malaysia menjadi negara maju di kawasan Asia Tenggara dan merata dalam segala bidang. Lalu pertanyaan yang paling pas dengan Indonesia tak lain hanya, “Ada apa denganmu (Indonesia)?”

Rejuvenasi Pendidikan, Pendidikan Indonesia harus “move on”

Bagi saya pribadi, move on itu berarti harus bisa menyegarkan kembali target, visi misi dari pada hanya berdiam diri menyesali keadaan yang ada saat ini. Jika dikaitkan dengan istilah yang paling tepat, atau mungkin agak sedikit menyerempet akan lebih nyaman jika kita sebut dengan istilah rejuvenasi. Rejuvenasi dapat diibaratkan seperti proses peremajaan/pemudaan kembali visi misi agar menjadi lebih baik, lebih segar dari proses dan tatanan visi misi sebelumnya. Jika dikaitkan dengan regenerasi, rejuvinasi mempunyai arti yang berbeda. Mungkin kita dapat memahami bahwa regenerasi lebih cenderung menekankan pada penyegaran/pemudaan kembali secara fisik, generasi yang tua diganti dengan yang muda dsb. Tapi, rejuvenasi sendiri tidak semata-mata dipahami dalam lingkup fisik saja, tetapi juga berpengaruh terhadap pergantian pola-pikir, penyegaran paradigma, visi misi, kemampuan, pandangan dari yang lama berganti dengan yang baru. Pergantian tersebut bukan hanya semata-mata berganti, tetapi pergantian yang ada harus menawarkan suatu ide perubahan yang signifikan, bukan hanya semacam power shift semata. Jika tidak berdasarkan suatu penyegaran seperti diatas, akibatnya perubahan struktur, kurikulum dan semua komponen pendidikan hanya sebatas uji coba saja. Tidak pas dengan A, ganti B, tidak pas dengan B ganti C, hanya sebatas itu saja. Dan akibatnya? Ya tidak jauh-jauh dari kondisi pendidikan saat ini, membingungkan.

Kesesuaian output dan paradigma yang ada saat ini memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu harus ada solusi dari permasalahan-permasalahan diatas.

Pertama, optimalisasi anggaran pendidikan pada sektor APBN.

Pada dasarnya, pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Hal ini, yang berlandaskan dua hal, yaitu UUD 1945 pasal 31 Ayat 4[4] dan UU no 10 tahun 2003pasal 49 ayat 1[5]. Menurut data yang di dapat, pada tahun 2012, anggaran pendidikan dalam APBN mencapai Rp. 286,56 triliun. Hal ini termasuk jumlah yang terus bertambah dari tahun 2009 (awal mula alokasi APBN untuk pendidikan menjadi 20%), 2010 dan 2011 yang masing-masing mempunyai anggaran Rp. 207,41 Triliun, Rp. 225,2 Trilliun dan 246 Trilliun. Dari 20% anggaran APBN tersebut, kemudian dibagi lagi menjadi Dana Alokasi Khusus pendidikan yang mencapai Rp 10 triliun (3,48%), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai Rp 23,6 triliun (8,23%), dan untuk gaji dan tunjangan guru yang mencapai Rp 136,4 triliun (47,5%)[6].

Fakta yang ada, dari 20% anggaran pendidikan 2012 sejumlah Rp. 286,56 T, kemudian dibagi lagi menjadi BOS: 8,23% Dana Alokasi Khusus: 3,48% Tunjangan Guru: 47,5%

Dari data tersebut diatas, pada dasarnya, hampir setengah anggaran pendidikan dari APBN diberikan untuk tunjangan guru. Padahal jika anggaran tersebut dimasukkan dalam dana BOS untuk keperluan biaya non personalia tentunya akan lebih maksimal baik untuk pembangunan maupun pelengkapan sarana prasarana pendidikan di daerah-daerah. Kita ambil contoh kecil, menurut laporan dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014, pada tahun 2009, baru 74,5 % SMA/MA dan 62,7% SMK/MAK yang telah memiliki perpustakaan, sementara hanya 47,8% sekolah yang telah memiliki fasilitas komputer. Meskipun saat ini belum ada jumlah terbaru mengenai data diatas, tapi setidaknya dari data tersebut terlihat bahwa banyak hal terkait sarana prasarana pendidikan yang masih harus diperhatikan.

Berawal dari hal tersebut, alangkah lebih baik, jika seharusnya pemerintah merevisi pasal 49 ayat 2 pada UU nomor 10 tahun 2003[7], agar nantinya anggaran 20% dari alokasi APBN untuk pendidikan dialihkan untuk pendidikan secara utuh, terutama pada bagian non personalia. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa penempatan dana BOS untuk menyediakan sekolah gratis belum bisa membalikkan permasalahan pendidikan yang ada termasuk Angka Partisipasi Pendidikan, baik dari Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah. Kebutuhan pungutan lain seperti LKS, seragam sekolah, buku dll masih sering dianggap sebagai kendala pada sekolah/masyarakat yang ada di daerah-daerah. Dengan alokasi dana BOS yang diperbesar, harapannya, masyarakat lebih bisa menikmati pendidikan yang bermutu tanpa ada perbedaan antara pendidikan yang ada di daerah dengan pendidikan di kota-kota besar, sehingga dari hal ini, angka partisipasi pendidikan di semua daerah di Indonesia, bisa terus ditingkatkan.

Kemudian terkait dengan polemik pro dan kontra dana BOS, sesuai dengan pasal 34 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2003[8], pemerintah juga harus memperketat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan agar dana yang diberikan digunakan sesuai dengan harapan, bukan malah menjadi ladang pendapatan bagi oknum-oknum usil pendidikan.

Kedua, Perubahan kurikulum yang masih kurang mengakomodasi pendidikan tentang bidang keagamaan, sehingga saat ini banyak terjadi ketimpangan antara kemampuan hardskill yang ada dengan softskill yang meliputi kemampuan Emotional Quotient (EQ) dan juga Spiritual Quotient (SQ).

Tawuran menjadi permasalahan yang pelik saat kurang maksimalnya kurikulum agama pada sekolah-sekolah [/diambil dari http://blog.umy.ac.id/myidea/%5D

Jika dilihat dari hasil pendidikan saat ini, keseimbangan antara keduanya seringkali tidak sejalan. Korupsi dari level atas hingga level bawah, penegakkan hukum dari aparat yang seringkali tidak tuntas, tawuran antar sekolah merupakan beberapa contoh buruk kurangnya pendidikan agama/pembentukan SQ dalam alur pendidikan. Pengalokasian mata pelajaran/mata kuliah pendidikan agama yang sedikit membuat seakan-akan bidang ini hanyalah pelengkap semata dari bidang-bidang ilmu yang lain. Padahal, ada banyak landasan yang seharusnya dikaji ulang mengenai dikotomi bidang agama dengan bidang-bidang yang lain, termasuk adanya pasal 15 UU no. 10 tahun 2003[9] yang sangat jelas mengeluarkan pendidikan agama diluar dari bidang-bidang ilmu yang ada.

Korupsi dari level atas hingga level bawah, penegakkan hukum dari aparat yang seringkali tidak tuntas, tawuran antar sekolah merupakan beberapa contoh buruk kurangnya pendidikan agama/pembentukan SQ dalam alur pendidikan.

Jika kita kaji, dalam ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah, ada beberapa peraturan yang secara rinci menjelaskan bahwa seharusnya pendidikan keagamaan menjadi peran utama yang melandasi bidang-bidang yang lain, seperti pada

1. Pasal 1 ayat 1 UU no. 10 tahun 2003 : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pasal 36 ayat 3 UU no. 10 tahun 2003: Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (poin 1) peningkatan iman dan takwa

3. UUD 1945 Pasal 31

a. Ayat 3 berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

b. Ayat 5 berbunyi: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

4. Pasal 5 ayat 1 UU no. 12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Setidaknya ada 5 poin yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas agama dan juga sebagai dasar dari bidang ilmu yang lain, yaitu Pasal 1 ayat 1 UU no. 10 tahun 2003, Pasal 36 ayat 3 UU no. 10 tahun 2003, UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 3, serta Pasal 5 ayat 1 UU no. 12 tahun 2012

Lima poin tersebut diatas, seharusnya bisa lebih dimaksimalkan untuk mendukung tujuan pendidikan itu sendiri. Kebutuhan pokok agama sebagai landasan dari disiplin ilmu yang lain menjadi sangat penting mengingat bahwa fakta saat ini, banyak orang pintar tetapi sedikit sekali orang yang benar. Dengan pemberian kurikulum agama yang cukup serta masuk dalam setiap bidang-bidang ilmu didukung dengan pendidikan informal dan non formal, kedepannya pasti akan mencapai peserta didik yang diharapkan, yaitu kuat ilmu teknis tanpa sekalipun mengikis iman dan taqwanya.

Selain hal tersebut, pendidikan yang hanya semata-mata mengedepankan masalah hardskill yang hanya menghasilkan lulusan berprestasi dalam akademis juga harus mulai dibenahi. Pembelajaran juga harus melihat dan mengembangkan pengembangan softskill (interaksi sosial) sebab ini sangat penting dalam pembentukan karakter anak bangsa sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendidikan softskill bertumpu pada pembinaan mentalitas agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan serta menjadi pribadi yang berkarakter.

Menurut Ali Ibrahim Akbar (2009)[10], praktik pendidikan di Indonesia cenderung lebih berorentasi pada pendidikan berbasis hard skill (keterampilan teknis) yang lebih bersifat mengembangkan Intelligence Quotient (IQ), namun kurang mengembangkan kemampuan soft skill yang tertuang dalam Emotional Intelligence (EQ), dan Spiritual Intelligence (SQ). Pembelajaran diberbagai sekolah bahkan perguruan tinggi lebih menekankan pada perolehan nilai hasil ulangan maupun nilai hasil ujian. Banyak guru yang memiliki persepsi bahwa peserta didik yang memiliki kompetensi yang baik adalah memiliki nilai hasil ulangan/ujian yang tinggi. Sehingga peserta didik yang berada di luar hal tersebut menjadi kurang diperhatikan. Ini sekaligus masalah yang harus diselesaikan selain masalah kurikulum agama yang dibahas pada poin berikutnya.

Ketiga, selesaikan masalah non teknis pendidikan dengan maksimalkan pendidikan berbasis masyarakat diluar pendidikan formal yang ada.

Fakta!! Peningkatan pendidikan harus berbicara teknis dan non teknis!

Jika kita lihat, satu hal yang sampai saat ini kurang dilihat pemerintah adalah tentang masalah non teknis pendidikan. Penanganan masalah biaya, masalah sarana prasarana, masalah tenaga pendidikan itu hanya berkisar tentang masalah teknis pendidikan semata. Padahal fakta yang ada di lapangan, terkadang bukanlah permasalahan teknis saja yang perlu dibenahi. Misalnya, kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak terutama pada masyarakat miskin. Selama ini mereka hanya berpikir pendek memandang masa depan akan kebutuhan hidup. Akibatnya,

Banyak sekali anak-anak yang “dijual” untuk mendapatkan penghasilan pada jam-jam sekolah, akibat kurangnya penanganan non-teknis dalam dunia pendidikan [/diambil dari purirahajeng.blogspot.com]

. Maraknya pengamen, pengemis anak-anak dijalan, dipasar menandakan bahwa hingga saat ini sektor non teknis masih belum terlihat perbedaan yang signifikan meskipun anggaran pendidikan sudah digaungkan sebesar 20% sejak 2009.

Untuk menangani masalah non teknis tersebut, seharusnya pemerintah/masyarakat mengoptimalkan pendirian pendidikan berbasis masyarakat di setiap daerah. Hal ini dilakukan, karena pola masyarakat tiap daerah pasti berbeda, masalahnya pun berbeda. Oleh karena itu, harus ada penghubung antara tercapainya tujuan pendidikan dengan permasalahan yang ada, yaitu dengan optimalisasi PBM. Pendirian taman baca masyarakat, sosialisasi pentingnya pendidikan rutin ibu-ibu PKK, bakti sosial pendidikan, rumah-rumah belajar jalanan mungkin bisa dilakukan untuk menyokong pendidikan formal yang ada. Meskipun alokasi anggaran untuk PBM sudah ditentukan pada pasal 55 ayat 4 UU no 10 tahun 2003[11], tapi dalam pelaksanaannya anggaran yang ada masih kurang mudah untuk didapat. PBM ini sekaligus bisa menjadi solusi atas kurang maksimalnya pendidikan informal dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat serta pembangunan karakter peserta didik melalui kegiatan ataupun pengajaran yang lebih flexible dari pendidikan formal.

Keempat, peningkatan kualitas mutu dan kinerja guru.

Dalam era teknologi sekarang, pemenuhan pembelajaran yang efektif, inovatif dan kreatif merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi para guru agar tetap menyajikan pembelajaran yang menyenangkan tanpa meninggalkan kualitas materi itu sendiri. Karakteristik peserta didik yang sudah terlalu banyak di hadapkan kemajuan teknologi informasi dirasa akan menuntut adanya kreasi akan mekanisme pengajaran yang berbeda dari biasanya. Hal ini sekaligus menjadi satu tantangan bagi para pendidik untuk bisa membentuk suatu sistem yang mengikuti era yang ada tanpa meninggalkan karakteristik pendidikan Indonesia.

Fakta!! Dalam era teknologi sekarang, pemenuhan pembelajaran yang efektif, inovatif dan kreatif merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi para guru agar tetap menyajikan pembelajaran yang menyenangkan

Kualitas mutu dan kinerja pendidik saat ini, bisa dibilang masih membingungkan. Untuk dapat membentuk suatu sistem pendidikan yang berkembang sesuai dengan kondisi yang ada, pendidik sebagai satu tokoh utama pengembangan pendidikan dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas, baik secara individu maupun secara sistem yang terpadu. Melihat kondisi pendidik yang ada di lapangan, kiranya selain membicarakan sistem pendidikan, harus ada satu mekanisme penanganan untuk bisa menyeimbangkan antara sistem dengan kualitas pendidik yang ada. Workshop, seminar pendidikan, dan kegiatan sejenis seharusnya bisa lebih sering dilakukan untuk mendukung kualitas (mutu) pendidik. Pengawasan dan pengelolaan kinerja juga harus sering dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih memaksimalkan kegiatan-kegiatan pendukung guna peningkatan mutu dan kinerja pendidik tersebut. Dari peningkatan mutu ini diharapkan juga akan menambah peningkatan kinerja pendidik yang nantinya akan berdampak bagi peserta didik itu sendiri.

Pendidikan Indonesia sebagai bentuk peradaban

Empat poin diatas merupakan gambaran solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, Pertama, optimalisasi anggaran pendidikan pada sektor APBN, kedua, perubahan kurikulum untuk lebih memberikan ruang untuk bidang keagamaan, ketiga, penyelesaian masalah non teknis pendidikan dengan maksimalkan pendidikan berbasis masyarakat diluar pendidikan formal yang ada, keempat, peningkatan kualitas mutu dan kinerja guru kiranya harus dilakukan agar pendidikan mampu mencetak generasi yang mampu bersaing dengan masa depan.

Mempersiapkan pendidikan saat ini bukan hanya berbicara tentang pendidikan saat ini atau bahkan beberapa tahun kedepan saja. Pendidikan pun bukan hanya seperti masalah cat tembok yang usang dan kemudian diganti dengan cat yang baru. Tapi, mempersiapkan pendidikan saat ini harus berorientasi tentang keberlangsungan generasi saat ini, atau bahkan antar generasi untuk generasi-generasi setelahnya. Mempersiapkan pendidikan saat ini ibarat membentuk sebuah peradaban, yang mungkin saja, peradaban itu akan menjadi buah-buah peradaban yang lain yang lebih maju dari sekarang. Tetapi yang perlu di catat bahwa peradaban-peradaban yang lain itu tetap saja merupakan rangkaian panjang peradaban sebelumnya bukan? Itulah yang seharusnya dipegang oleh semua komponen pendidikan tentang bagaimana memandang pendidikan sebagai partitur-partitur peradaban di masa yang akan datang. Saat ditanyakan itu tugas siapa? Kiranya semua tahu bahwa masa depan bangsa kita ataupun “generasi masa depan kita” pasti merupakan hasil dari bagaimana mereka beradaptasi dengan peradaban saat ini, peradaban yang kita tempati sekarang. Saat memang keadaannya seperti itu, masihkah relevankah pertanyaan tersebut untuk ditanyakan? Saya yakin bahwa tidak ada kesempurnaan pada setiap elemen negara dimanapun tempatnya, termasuk pendidikan. Yang bisa kita lakukan sekarang, adalah cari kekurangan, perbaiki, dan action! Simple bukan? [/yoga]

Semoga bermanfaat. ^^

[Pendidikan sebagai sebuah peradaban]

Bandung, 12 November 2012


Footnotes:

[1] Dikutip dari http://www.tribunnews.com/2012/02/15/tiap-menit-4-anak-putus-sekolah pada tanggal 10 Maret 12
[2]Dikutip dari: http://www.lensaindonesia.com/2012/05/03/dunia-pendidikan-jadi-lahan-empuk-para-koruptor.html pada tanggal 20 Oktober 2012
[3] Dikutip dari http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/07/08304834/Kualitas.Guru.Masih.Rendah
[4] Berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
[5] Berbunyi: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
[6] Dikutip dari http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/02/hari-pendidikan-nasional-2012/ pada tanggal 9 November 2012
[7] Berbunyi: “Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
[8] Berbunyi: “pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya
[9] Berbunyi: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus
[10] Dikutip dari Pendidikan Karakter di SMP, Kementrian Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2010
[11] Berbunyi: “lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah


33 thoughts on “Rejuvenasi pendidikan, Pendidikan Indonesia (sudah) berada di pucuk jurang stagnasi

  1. Sii Isni says:

    Blog abang kok jelek banget dah? Design ulang dong biar canti kayak akkuu. Wkwkwk…

    Skrang komengnya terkait mslah tulisan abang, bang… Isni mauu mengajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar.

  2. Fanny Novia says:

    Yoga..jujur aku jadi rada pusing bacanya kalau udah bagian undang-undang gitu..hehee..

    But overall, aku setuju banget kalau setiap anak wajib mendapat pendidikan..ya minimal 9 tahun pendidikan wajib..karena ga bisa dipungkirin, pendidikan itu mempengaruhi moral dan etika..semoga kesempatan buat anak2 Indonesia buat dapet pendidikan makin terbuka lebar..amin..

    • Triyoga Adi perdana says:

      Waduw, yang penting baca aja deh.😛

      Sekarang lagi di galakkan 12 tahun di tahun 2013 e fan. Padahal wajib belajar 9 tahun pun masih banyak yang harus di koreksi. Ah, semoga saja bisa berjalan lancar nanti.🙂

      Sippppps, setuju kalo itu mah. Sekarang, buat ningkatin kualitas SDM indonesia gak jauh-jauh dari yang namanya pendidikan yang berkualitas.🙂

  3. Nurul Aisyah says:

    Tulisannya menarik banget. Saya setuju dengan pernyataan peningkatan kualitas mutu dan kinerja guru harus ditingkatkan. Well di dalam pendidikan ada yang disebut dengan shadow education atau pendidikan yang disajikan di luar sekolah kaya bimbel, kursus, dll. (fenomena yang terhitung biasa di Asia), Ini juga menjadi masalah di bidang pendidikan karena, dengan banyaknya siswa yang mendaftar ke tempat tersebut itu artinya kepercayaan orangtua siswa pada sekolah semakin tereduksi, apalagi kalau ada fenomena siswa yang membolos sekolah untuk bimbel dengan alasan mereka merasa bimbel lebih menyajikan “meaningful learning”, itu artinya peran sekolah sudah terkesampingkan. Miris sekali. Jadi, saya setuju kalau kualitas pendidikan di Indonesia (teruatama guru) sudah saatnya dijadikan prioritas utama. hihi IMHO, thanks for sharing 😀

    • Triyoga Adi perdana says:

      Saya malah baru dengar sama yang namanya shadow education tuh. Terus apa bedanya shadow education sama pendidikan non formal?🙂

      Permasalahannya kompleks juga sih kalo bicara tentang pendidikan. Setelah dikulik-kulik ternyata banyak juga yang bisa di bahas ya. Hehehe

      • Triyoga Adi perdana says:

        Wah wah, setelah saya baca ya emang faktanya seperti itu di Indonesia mba nurul. Seakan-akan sekarang sekolah hanya lembaga formal sebagai bentuk prasyarat untuk jenjang yang lebih tinggi. Para siswa hanya dibawa tentang hafalan, pintar, lulus, nilai tinggi saja, tapi sebaliknya hanya dianggap sebagai yang bodoh. Orang tua pun khawatir mungkin, makanya SE marak muncul dengan iming-iming “pasti lulus”, “cara cepat”, dsb meskipun tetap satu tujuan, “dengan cara instant” bahkan sampe “tidak usah dipikir, jawaban-jawaban itu, sudah ada kuncinya kok”. Waduuuuh🙂

        Harusnya pembenahan dari kurikulum juga kali ya, bukan hanya guru. Atau mungkin semua ini berawal dari guru itu sendiri? Atau mungkin keluarga? Atau mungkin lingkungan? Kayaknya semua itu punya rantai pengaruh yang sama meskipun mungkin presentasenya beda.🙂

  4. heliocentre says:

    Reblogged this on Titis Satiti and commented:
    Sudah ada bahan untuk blog. Tapi, belum selesai ditulis karena masih
    sibuk negrjain yang lain (alesan. Tapi, ini serius. Hahaha).
    Akhirnya, demi sebuah keistiqomahan, hari ini reblog dulu aja ya. hehehe

    Nice post. Suka banget dengan karya kawanku yang satu ini

    • Triyoga Adi perdana says:

      Iya mas, emang sudah terlalu kompleks masalah pendidikan di Indonesia. Terkadang bukan masalah penempatan pendidikan sebagai investasi, tapi pendidikan hanya dianggap sebagai kewajiban mendapatkan pengetahuan saja. Hmm. .

Please, give me advice for my articles!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s